Banda Aceh – Alami error Server Layanan lelang sistem Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Pemerintah Aceh berbuntut panjang.
Errornya Server halaman Website LPSE Aceh menimbulkan kecurigaan dikalangan masyarakat, indikasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) akan dicurangi dan dimainkan oleh oknum bermunculan, ditambah lagi gagal akses Website tersebut, membuat hambatan dan tidak transparan proses pelaksanaan realisasi APBA.
Hingga saat ini belum ada kejelasan dan pemberitahuan dari Pemerintah Aceh sampai kapan Website tersebut mulai normal, karena informasi proses tranparansi segala kegiatan dan pembangun yang dikerjakan oleh pemerintah Aceh berpusat di halaman Website tersebut.
Ultimatum keraspun terlontar dari kalangan para Mahasiswa, mereka akan menggelar aksi Demo menuntut Pejabat (Pj) Gubernur Bustami Hamzah mengevaluasi jajaran Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) dan meminta untuk benahi jajaran Badan Pengadaan Barang/Jasa (BPBJ) karena tidak becus dalam mengelola Website LPSE Aceh.
Serta meminta Pj Gubernur untuk memperhatikan nasib kesejahteraan rakyat Aceh dan menuntut pemerintah Aceh untuk mendongkrak kualitas Pendidikan.
Para mahasiswa yang tergabung dalam Kesatuan Aliansi Pemuda Peduli Rakyat Aceh (KAPPRA) bakal menggelar aksinya di halaman kantor Gubernur Aceh pada hari Kamis tanggal 2 Mei nanti.
Koordinator Aksi KAPPRA Mahmudal Hakim berkata kinerja Pemerintah Aceh terus bobrok tak karuan, politik kepentingan dan ego penguasa terus dipertontonkan dengan vulgar, bisa dilihat dari drama realisasi APBA sampai pergantian Pj Gubernur yang hanya berdampak baik bagi penguasa dan sang pemilik kepentingan.
“Kami sudah muak, nasib rakyat seperti dipijak-pijak, pemerintah hanya memikirkan birahi kepentingan penguasa, tutup mata dengan rakyat jelata, sekarang ditambah ketidak becusan bekerja ingin mempermalukan Aceh di mata pemerintah pusat, PON XXI yang harusnya jadi pembuktian kerja keras dan kebanggaan, bisa jadi sebuah aib yang memalukan, kalau seperti ini dilaksanakan,” ujar Mahasiswa UIN Ar-Raniry Banda Aceh itu kepada media, Selasa (30/04/2024).
Hakim juga mensinyalir adanya kesengajaan perusakan Website dan dugaan praktek korupsi berjamaah yang merugikan negara, Ia juga meminta kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memeriksa dan mengaudit kinerja Pemerintah Aceh.
Disamping itu Koordinator Lapangan (Koorlap) KAPPRA Nafis Rakan menegaskan aksi ini merupakan bentuk keprihatinan bobroknya nasib pembangunan dan kesejahteraan Aceh.
Ia juga mengajak seluruh mahasiswa Aceh terlibat dalam aksi demo ini nantinya, dan terus mengawal proses pembangunan dan kinerja Aceh kedepan.
“Kita harus warnai dengan Bendera dan Almamater dari seluruh kampus, bersatu untuk selamatkan marwah Aceh, kita Mahasiswa harus buka mata, kita lah harapan bangsa oposisi naturalnya negara, jangan diam ketika birokrasi kita diperkosa,” ungkapnya.
Nafis juga meminta para penegak hukum Negara tidak pandang bulu untuk menjerat oknum-oknum pemerintah Aceh yang melakukan tindak pidana korupsi, jika terbukti adanya.
“Harap kami dengan aksi ini mahasiswa terus kuat dan cermat dalam mengawal proses birokrasi pemerintah, dan semoga kita punya integritas.” Demikian Nafis Rakan.
