Subulussalam – Pengunduran diri Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Dinas Perkebunan (Kadisbunkan) Kota Subulussalam, Sarkani, memicu sorotan tajam terhadap kondisi internal di tubuh dinas tersebut. Hingga kini, belum ada keterangan resmi dari pemerintah daerah terkait alasan pasti mundurnya pejabat tersebut.
Wakil Ketua DPW Muda Seudang Kota Subulussalam, Anhar Berutu, menilai bahwa mundurnya PLT Kadisbunkan tidak dapat dilepaskan dari adanya dugaan ketidakharmonisan di internal dinas yang selama ini berpotensi mengganggu kinerja.
Menurut Anhar Berutu, dinamika internal yang tidak sehat diduga turut memengaruhi lambannya penanganan berbagai persoalan strategis, khususnya konflik agraria yang melibatkan masyarakat dengan perusahaan pemegang Hak Guna Usaha (HGU).
“Kita melihat ada indikasi internal yang kurang solid. Ini bukan hanya soal satu figur, tetapi menyangkut bagaimana struktur di dalam dinas itu bekerja. Jika koordinasi dan komunikasi tidak berjalan baik, maka output kebijakan juga pasti terganggu,” tegas Anhar Berutu, Wakil Ketua DPW Muda Seudang Subulussalam.
Ia menambahkan, ketidaksinkronan di level internal berpotensi menciptakan perbedaan arah dalam pengambilan keputusan, sehingga langkah-langkah penyelesaian di lapangan menjadi tidak konsisten.
Salah satu yang menjadi sorotan adalah konflik agraria antara masyarakat dan PT Laot Bangko yang hingga kini dinilai belum menunjukkan penyelesaian yang jelas.
“Ketika internal tidak satu arah, maka masyarakat yang jadi korban. Penanganan konflik jadi berlarut-larut tanpa kepastian,” lanjutnya.
Anhar juga menilai bahwa pengunduran diri tersebut dapat dibaca sebagai sinyal adanya tekanan dan dinamika internal yang lebih kompleks, meskipun hal itu tetap membutuhkan klarifikasi resmi dari pihak pemerintah.
Ia mendesak Pemerintah Kota Subulussalam untuk tidak menutup mata dan segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap jajaran Dinas Perkebunan, bukan hanya pada level pimpinan, tetapi juga hingga ke pejabat teknis.
“Jangan sampai pergantian jabatan hanya jadi formalitas. Yang dibutuhkan adalah pembenahan menyeluruh agar dinas ini bisa kembali solid dan bekerja maksimal,” pungkasnya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari Pemerintah Kota Subulussalam maupun pihak Dinas Perkebunan terkait pengunduran diri tersebut serta isu dugaan konflik internal yang berkembang.
