SIPNEWS.ID, Banda Aceh — Ketua DPW Partai Gerakan Mandiri (GEMA) Bangsa Aceh, Ir. H. Hamdani Hamid, menegaskan bahwa gagasan politik Partai Gema Bangsa hadir untuk memberikan ruang seluas-luasnya bagi politisi daerah dalam menentukan arah masa depan politik di wilayahnya masing-masing.
Menurut Hamdani, semangat desentralisasi yang diusung Gema Bangsa merupakan manifestasi nyata dari prinsip kemandirian politik rakyat daerah.
“Gagasan utama kami sederhana tapi fundamental: rakyat dan politisi lokal harus punya hak menentukan jalan politiknya sendiri. Inilah hakikat dari desentralisasi politik yang sejati,” ujar Hamdani dalam pernyataannya di Banda Aceh, Senin (06/10/2025).
Ia menyebut, kehadiran Partai Gema Bangsa di Aceh kini semakin menguat. Hingga Oktober 2025, struktur kepengurusan telah terbentuk di 21 DPD kabupaten/kota, dan akan segera menyusul pembentukan di Kota Sabang dan Kabupaten Gayo Lues.
“Ini bukti nyata bahwa gerakan politik ini tumbuh dari bawah, bukan top-down. Kami ingin politik hadir sebagai alat perubahan, bukan sekadar kendaraan kekuasaan,” tegasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal DPW Partai Gema Bangsa Aceh Zul Bahri ST memaparkan identitas dan karakter partai yang menjadi dasar perjuangan Gema Bangsa.
Partai Gema Bangsa, katanya, memiliki jati diri sebagai partai nasional yang modern, terbuka, dan berbasis kekuatan rakyat.
Nilai-nilai kebangsaan menjadi ruh perjuangan politik partai ini, dengan orientasi pada kemandirian bangsa dan kesejahteraan rakyat.
Sebagai partai modern, Gema Bangsa menempatkan profesionalisme, transparansi, dan akuntabilitas sebagai standar pengelolaan internal.
“Kami mengelola partai dengan prinsip manajemen modern, memanfaatkan teknologi digital dan media sosial untuk memperluas komunikasi publik serta memperkuat partisipasi politik masyarakat,” ungkapnya.
Lebih jauh, Gema Bangsa menempatkan diri sebagai perpaduan antara partai kader dan partai massa. Rekrutmen selektif dan pendidikan politik dilakukan berkelanjutan untuk melahirkan kader berkualitas, sambil tetap membuka ruang partisipasi luas bagi masyarakat umum.
Partai Gema Bangsa, sambung Sekjen, berkomitmen menjunjung keadilan sebagai dasar persatuan bangsa.
Prinsip keadilan ini mencakup empat dimensi penting: moral, prosedural, distributif, dan komutatif.
Selain itu, partai ini berupaya menjaga nilai-nilai luhur budaya bangsa seperti musyawarah, gotong royong, dan toleransi dalam setiap proses pengambilan keputusan politik.
“Bagi kami, politik tidak boleh kehilangan moralitas. Keputusan politik harus berpihak pada rakyat, bukan kepentingan elitis,” ujarnya.
Dengan tagline “Bangkit Bersama Rakyat”, Gema Bangsa ingin mengonsolidasikan kekuatan masyarakat dari berbagai latar belakang untuk membangun kemandirian bangsa.
Filosofi partai ini berakar pada trilogi kemandirian — individu, kelompok, dan bangsa.
“Partai ini berorientasi pada pemberdayaan masyarakat. Kami tidak sekadar membangun partai, tapi membangun kesadaran politik rakyat agar berdaya dan mandiri,” kata Hamdani.
Secara ideologis, gagasan Partai Gema Bangsa memiliki kesamaan nilai dengan kekhususan Aceh yang tertuang dalam MoU Helsinki dan UUPA (Undang-Undang Pemerintahan Aceh).
Keduanya sama-sama menempatkan desentralisasi, kemandirian, dan keadilan sosial sebagai fondasi utama dalam mengelola pemerintahan daerah.
“Aceh punya warisan perjuangan yang unik. Semangat MoU Helsinki dan UUPA adalah semangat kemandirian dan penghormatan terhadap kekuasaan rakyat. Itu sejalan dengan ide besar Partai Gema Bangsa yang ingin menghidupkan kembali politik berbasis daerah,” jelas Hamdani.
Ia menilai, Gema Bangsa hadir sebagai wadah alternatif yang memadukan nasionalisme dan kearifan lokal, serta membuka ruang bagi generasi muda Aceh untuk berperan aktif dalam memperkuat politik daerah tanpa harus kehilangan identitas kebangsaan.
Dengan berkembangnya struktur organisasi hingga ke pelosok Aceh, Partai Gema Bangsa disebut siap menghadirkan wajah baru politik lokal — politik yang membangun, partisipatif, dan bermoral.
“Kami ingin membangun budaya politik baru di Aceh. Politik yang tidak hanya berbicara soal kekuasaan, tapi tentang peradaban, nilai, dan tanggung jawab sosial,” tutup Hamdani Hamid.
