Banda Aceh – Jian Riandy, Ketua Kesatuan Aliansi Pemuda Peduli Rakyat Aceh (KAPPRA), menyuarakan kekecewaannya terhadap sikap Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Tohir, yang absen mendampingi Wakil Presiden Ma’ruf Amin dalam peresmian Gedung Landmark Bank Syariah Indonesia (BSI) Aceh di Banda Aceh pada Kamis, 30 Mei nanti.
Menurut Jian, peresmian ini bukan sekadar seremoni biasa.
“Ini adalah bentuk dan bukti keseriusan Bank Syariah Indonesia dalam membangun Aceh,” tegas Jian kepada awak media, Selasa (28/05/2024).
Namun, Jian menilai acara ini hanya akan menjadi seremoni belaka tanpa dampak nyata bagi kesejahteraan rakyat Aceh jika tidak ada komitmen kuat dari pemangku kebijakan.
“Stakeholder dari kementerian BUMN sangat krusial dalam agenda sebesar ini. Kehadiran Wakil Presiden tidak memiliki makna maksimal jika tidak didampingi oleh pemangku tanggung jawab utama,” sebutnya.
Jian mengkritik kehadiran pejabat tinggi negara yang hanya untuk menjalankan tugas seremonial tanpa membawa strategi konkret untuk pembangunan Aceh, khususnya di sektor BUMN yang seharusnya dikuasai oleh Erick Tohir.
Jian menekankan bahwa penguatan Syariah Islam dan Qanun Lembaga Keuangan Syariah (LKS) masih belum optimal terlaksana.
“Ini bukan hanya soal simbolis, tetapi juga soal dukungan nyata terhadap transaksi perbankan Syariah. Tanpa dukungan serius dari kementerian terkait, bagaimana kita bisa memastikan implementasi yang efektif?” ujar Jian.
BSI, lanjut Jian, merupakan salah satu jantung ekonomi rakyat Aceh. Provinsi Aceh memiliki keunikan dengan diberlakukannya Syariat Islam dan Qanun LKS, yang membuat iklim perbankan Syariah di sini jauh lebih mendukung dibandingkan daerah lain di Indonesia.
“Peresmian gedung landmark ini seharusnya menjadi momen bersejarah yang menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat ekonomi Syariah di Aceh,” imbuh Jian.
“Sayangnya, ketidakhadiran Erick Tohir mengirim pesan yang kurang positif tentang dukungan pusat terhadap inisiatif ini,” ungkapnya.
KAPPRA berharap agar ke depannya, koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah bisa lebih baik.
“Kita butuh sinergi, bukan sekadar seremonial. Jika ingin melihat Aceh maju dengan sistem perbankan Syariah yang kuat, semua pihak harus berjalan seiringan,” tutupnya.
