Sekjen PGX Indonesia Apresiasi Respon Cepat Badan Gizi Nasional Tindak Tegas 40 Dapur Bermasalah

Jakarta, SIPNEWS.ID — Sekretaris Jenderal Prabowo Gibran Experience (PGX) Indonesia, Faisal Aceh menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya terhadap langkah cepat dan tegas yang diambil oleh Badan Gizi Nasional (BGN) dalam menindak 40 dapur yang ditemukan bermasalah dalam operasional dan standar penyediaan makanan bagi masyarakat.

Langkah tegas BGN ini dinilai sebagai bentuk nyata dari komitmen pemerintah dalam memastikan kualitas gizi dan keamanan pangan tetap terjaga, khususnya di tengah meningkatnya kebutuhan pelayanan makanan dalam berbagai program sosial dan kemanusiaan.

Bacaan Lainnya

“Kami dari PGX Indonesia sangat mengapresiasi respon cepat Badan Gizi Nasional dalam menangani kasus 40 dapur bermasalah. Ini menunjukkan bahwa negara tidak kompromi terhadap isu kesehatan dan keselamatan rakyat,” ujar Faisal Aceh dalam pernyataan resminya, Kamis (3/10).

Menurut Faisal, tindakan BGN mencerminkan semangat pemerintahan Prabowo-Gibran yang mengedepankan kecepatan, ketegasan, dan keberpihakan terhadap rakyat, terutama dalam urusan-urusan mendasar seperti pangan dan gizi.

“PGX Indonesia berdiri bersama rakyat dan akan terus mengawal langkah-langkah strategis seperti ini. Pemerintah harus terus mendapat dukungan untuk bertindak cepat dalam setiap temuan yang menyangkut keselamatan masyarakat,” tambahnya.

Faisal juga mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk para relawan dan pengelola dapur umum, untuk terus mematuhi standar yang telah ditetapkan oleh BGN dan instansi terkait. Ia menegaskan bahwa penyediaan makanan bagi publik bukan hanya soal ketersediaan, tetapi juga soal kualitas dan keamanan.

Sebelumnya, BGN mengumumkan telah mengambil tindakan terhadap 40 dapur bermasalah yang ditemukan tidak memenuhi standar operasional, higienitas, dan keamanan pangan. Tindakan tersebut berupa penghentian sementara operasional, pemberian sanksi administratif, hingga pendampingan perbaikan standar pengelolaan.

Langkah ini mendapat dukungan luas dari berbagai pihak, termasuk masyarakat sipil dan organisasi pengawas layanan publik.(R)

Pos terkait