Di sudut barat daya Aceh, Subulussalam tumbuh sebagai kota yang muda secara administratif, namun kaya secara kultural dan sosial. Dalam setiap denyut pembangunannya, dinamika politik menjadi bagian yang tak terpisahkan dari perjalanan tersebut. Perbedaan pandangan antara eksekutif dan legislatif, perdebatan kebijakan, hingga kritik masyarakat adalah warna alami dari sistem demokrasi yang hidup.
Namun di balik perbedaan itu, ada satu benang merah yang tak boleh terputus: kepentingan rakyat.
Politik sebagai Ruang Dialektika
Di dalam ruang sidang Dewan Perwakilan Rakyat Kota Subulussalam, perdebatan bukanlah pertanda perpecahan, melainkan bagian dari proses penyempurnaan kebijakan. Sementara di kantor Pemerintah Kota Subulussalam, tanggung jawab eksekusi menuntut kehati-hatian dan ketegasan.
Ketika dua lembaga ini tampak berbeda arah, sesungguhnya yang terjadi adalah proses penyeimbangan kekuasaan (checks and balances). Dalam teori demokrasi modern, gesekan bukan musuh stabilitas—justru ia adalah mekanisme koreksi agar keputusan yang lahir lebih matang dan berpihak pada publik.
Masalah muncul bukan karena adanya perbedaan, tetapi ketika komunikasi terhambat dan persepsi publik dibiarkan liar tanpa penjelasan yang jernih.
Antara Persepsi dan Realitas
Masyarakat sering kali menyaksikan dinamika politik hanya dari potongan-potongan informasi. Media sosial mempercepat arus opini, tetapi tidak selalu memberi ruang pada konteks. Akibatnya, perbedaan sikap bisa disalahartikan sebagai konflik permanen.
Padahal, dalam banyak kasus, perdebatan terjadi demi memperjuangkan prioritas anggaran, program pembangunan, dan pengawasan yang lebih efektif. Rakyat tentu berharap bukan sekadar harmoni simbolik, melainkan kolaborasi substantif yang menghadirkan hasil nyata: jalan yang baik, pelayanan kesehatan yang memadai, pendidikan yang berkualitas, dan ekonomi yang bergerak.
Politik yang Dewasa dan Beradab
Kedewasaan politik diukur bukan dari absennya perbedaan, tetapi dari cara menyelesaikannya. Dialog terbuka, transparansi kebijakan, dan keterlibatan publik adalah jembatan menuju stabilitas.
Subulussalam memiliki modal sosial yang kuat: budaya musyawarah, nilai kekeluargaan, dan semangat gotong royong. Jika nilai-nilai ini menjadi fondasi dalam relasi antara legislatif dan eksekutif, maka setiap perbedaan akan bermuara pada mufakat, bukan perpecahan.
Harapan Akan Sinergi
Masyarakat tidak menghendaki panggung politik yang penuh rivalitas personal. Mereka merindukan sinergi. Mereka ingin melihat wakil rakyat dan pemerintah berdiri berdampingan dalam agenda pembangunan.
Momentum perbedaan hari ini dapat menjadi fondasi kematangan politik esok hari asal diiringi dengan komunikasi yang terbuka dan niat yang tulus.
Pada akhirnya, dinamika politik di Subulussalam bukanlah cerita tentang siapa yang menang atau kalah. Ia adalah cerita tentang bagaimana seluruh elemen kota belajar berjalan bersama, menjaga marwah demokrasi, dan memastikan bahwa setiap kebijakan benar-benar berpihak kepada rakyat.
Karena kota ini bukan milik satu golongan, bukan milik satu jabatan, melainkan milik seluruh warganya.
Dan di atas segala dinamika, harapan akan kedamaian dan kemajuan harus tetap menjadi kompas bersama.
