SIPNEWS.ID – Provinsi Aceh adalah tanah yang subur dengan sumber daya alam melimpah, namun juga berdiri di atas garis rapuh bencana.
Banjir, longsor, hingga gempa bumi menjadi bagian dari siklus alam yang terus menguji daya tahan masyarakatnya.
Di tengah ancaman itu, ketahanan pangan dan sistem logistik bukan lagi sekadar isu teknis—melainkan fondasi sosial yang menentukan apakah Aceh mampu bertahan atau justru tumbang ketika bencana datang.
Sebagai mahasiswa Teknik Industri, saya melihat bahwa sistem logistik penanggulangan bencana di Aceh masih cenderung reaktif.
Laporan Kinerja BPBA Tahun 2019 bahkan mencatat Indeks Risiko Bencana (IRB) meningkat, menandakan bahwa strategi mitigasi belum terjalin secara sistemik. Aceh seolah hanya bergerak setelah bencana terjadi, bukan sebelum.
Salah satu titik lemah yang paling nyata adalah pada fase last mile delivery—tahapan paling krusial dalam distribusi bantuan.
Ketika tanah longsor memutus akses jalan, desa-desa terisolasi, dan truk logistik terhenti di tengah jalur rusak, masyarakat di ujung rantai pasok menjadi korban pertama.
Tanpa sistem pre-positioning logistik atau jalur alternatif yang dirancang secara adaptif, distribusi pangan tak akan pernah tiba tepat waktu. Dan di situlah krisis kemanusiaan bermula.
Lebih jauh, ketahanan pangan Aceh belum terintegrasi dengan sistem peringatan dini bencana.
Padahal, dalam pendekatan Food System Resilience, setiap wilayah rawan bencana seharusnya memiliki gudang pangan mikro yang dikelola secara mandiri oleh koperasi atau kelompok tani.
Konsep cadangan komunitas bukan sekadar idealisme, melainkan kebutuhan strategis untuk menjaga kedaulatan pangan lokal saat rantai pasok terputus.
Dampak dari lemahnya sistem logistik dan ketahanan pangan terlihat nyata di lapangan.
Kelompok rentan—perempuan, anak-anak, dan penyandang disabilitas—menjadi yang paling terdampak, sementara data kebencanaan yang belum terpilah secara inklusif membuat perencanaan bantuan kerap tidak tepat sasaran.
Bencana akhirnya tidak hanya memutus jalan, tetapi juga menyingkap ketimpangan sosial yang sudah lama tak tersentuh kebijakan.
Dalam kerangka akademik dan teknis, saya menawarkan lima langkah strategis yang perlu segera diadopsi oleh Pemerintah Aceh:
1. Mendesain ulang sistem logistik bencana berbasis Humanitarian Supply Chain Management. Bukan sekadar pengiriman barang, tapi desain sistem adaptif dengan model prediksi dan prioritas wilayah terdampak.
2. Mengintegrasikan ketahanan pangan lokal dengan sistem risiko spasial dan peringatan dini.
Pertanian lokal harus terhubung dengan data iklim dan peta risiko bencana.
3. Membangun dashboard risiko interaktif berbasis GIS untuk pengambilan keputusan cepat. Transparan, berbasis data, dan bisa diakses lintas lembaga.
4. Menerapkan pelaporan kebencanaan berbasis gender dan kelompok rentan.
Agar distribusi bantuan lebih adil dan tepat sasaran.
5. Mereformasi pendanaan tanggap darurat dengan skema trigger-based disbursement.
Dana tanggap bencana harus cair otomatis berdasarkan indikator peringatan dini, bukan menunggu birokrasi panjang.
Aceh tidak kekurangan sumber daya, tetapi sering kekurangan sistem yang bekerja cerdas.
Alat berat, truk logistik, dan gudang memang penting, tapi tanpa integrasi data dan perencanaan sistemik, semua itu hanya menjadi respons jangka pendek.
Kini, saat frekuensi bencana meningkat dan iklim semakin tak menentu, Pemerintah Aceh ditantang untuk meninggalkan pola pikir darurat menuju strategi ketahanan berbasis ilmu dan sistem.
Karena setiap kali longsor terjadi, bukan hanya tanah yang runtuh—melainkan juga harapan masyarakat jika sistem tidak siap menopangnya.
Oleh: Amru Hidayat, STP, Mahasiswa Magister Teknik Industri, Universitas Syiah Kuala (USK).
