Banda Aceh — Aceh yang selama ini dikenal luas sebagai Negeri Syariat Islam tengah berada di persimpangan krusial.
Di balik simbol-simbol syariat yang kian masif—mulai dari regulasi, bangunan megah keagamaan, hingga maraknya dayah dan kurikulum diniyah—tersembunyi kegelisahan mendalam tentang rapuhnya fondasi spiritual masyarakat.
Hal itu disampaikan dosen Amik Indonesia Banda Aceh, Tgk. Erizal, S.Pd., M.Pd., yang menilai bahwa modernisasi yang melaju cepat telah membawa dampak kompleks terhadap identitas keislaman Aceh.
Menurutnya, problem utama bukan terletak pada minimnya aktivitas keagamaan, melainkan pada kedangkalan makna dan hilangnya ruh dakwah itu sendiri.
“Dayah bertambah, kurikulum diniyah diterapkan, tetapi semuanya cenderung menjadi formalitas kaku. Ia hadir sebagai kewajiban administratif, bukan sebagai proses pembentukan jiwa,” ujar Erizal.
Akibatnya, syariat sering kali berhenti sebagai simbol, tidak menjelma menjadi nilai hidup yang mengakar dalam perilaku sehari-hari masyarakat.
Ironisnya, di tengah gegap gempita simbol syariat, praktik maksiat justru menunjukkan eskalasi yang mengkhawatirkan.
Fenomena ini, kata Erizal, mencerminkan kegagalan dakwah dalam menyentuh lapisan terdalam kesadaran umat. Mimbar-mimbar dakwah dipenuhi retorika normatif, namun miskin empati dan kehilangan relevansi kontekstual.
“Dakwah hari ini terlalu sering menjadi rutinitas seremonial. Pesan disampaikan, dibaca, lalu dilupakan. Tidak menggugah, tidak menggerakkan, dan tidak membentuk karakter,” tegasnya.
Erizal menyoroti posisi ulama yang sejatinya merupakan pemimpin spiritual dan pewaris nilai-nilai profetik.
Namun, tidak sedikit yang terjebak dalam pola dakwah lama—formal, berjarak, dan kurang menyentuh realitas generasi muda. Padahal, anak muda Aceh kini hidup di tengah tarik-menarik antara tradisi religius dan arus budaya modern yang agresif.
“Generasi muda tidak hanya butuh nasihat dari mimbar, tetapi figur teladan yang hidup bersama mereka, memahami dunia mereka, dan memberi contoh nyata,” kata Erizal.
Di sisi lain, media sosial yang semestinya menjadi ruang dakwah alternatif justru berubah menjadi etalase krisis moral: aurat diumbar, ujaran kebencian merajalela, emosi diekspresikan tanpa kendali.
Rasa hormat kepada ulama pun memudar—bukan karena kekurangan ilmu, melainkan karena dakwah kehilangan kedalaman, keteladanan, dan relevansi sosial.
Majelis zikir, pengajian, dan forum keagamaan pun, menurut Erizal, sering terjebak dalam kompetisi simbolik—mempertahankan gengsi, kharisma, dan posisi dalam komunitasnya sendiri—tanpa benar-benar menyentuh luka moral umat yang kian menganga.
“Kita keliru jika mengira banyaknya kegiatan keagamaan otomatis berbanding lurus dengan kualitas spiritual masyarakat. Yang krisis bukan kuantitas, tapi dampak,” ujarnya.
Ia menegaskan, dakwah Aceh harus berani bertransformasi: menjadi lebih hidup, empatik, dialogis, dan membumi.
Syariat, kata Erizal, seharusnya hadir sebagai cahaya yang menerangi jalan hidup, bukan sekadar hiasan megah di dinding rumah yang kosong dari makna.
Erizal menutup dengan seruan agar ulama dan generasi muda berhenti berjalan sendiri-sendiri. Keduanya harus bersatu, saling mengisi, dan membangun ruang spiritual yang jujur dan relevan.
“Jika tidak, Aceh akan terus disebut Negeri Syariat dalam nama, tetapi kehilangan syariat dalam hakikat,” pungkasnya.
