Banda Aceh — Pelaksanaan Kongres Forum Pengayuban Mahasiswa Pemuda Aceh (FPMPA) menuai sorotan tajam. Kongres tersebut dinilai digelar secara terburu-buru dan terkesan dipaksakan oleh panitia, di tengah kondisi Aceh yang masih berstatus tanggap darurat pascabanjir dan longsor di sejumlah wilayah.
Sorotan tersebut disampaikan oleh Ilham Masuridi pada Senin, 19 Januari 2026. Ia menilai penetapan jadwal kongres tidak mempertimbangkan situasi sosial dan kemanusiaan yang sedang dihadapi masyarakat Aceh. Menurutnya, seharusnya forum besar seperti kongres FPMPA mengedepankan empati dan kepekaan terhadap kondisi daerah, bukan justru dipaksakan demi kepentingan tertentu.
Selain soal waktu pelaksanaan, Ilham juga mengkritik kesiapan panitia yang dinilai belum matang. Ia menyebut berbagai aspek teknis dan substansi kongres belum dipersiapkan secara optimal, sehingga berpotensi menurunkan kualitas forum dan mencederai nilai-nilai demokrasi organisasi.
Lebih lanjut, Ilham mempertanyakan percepatan pelaksanaan kongres yang dinilainya tidak wajar. Ia menilai munculnya kesan bahwa kongres dipaksakan membuka ruang spekulasi publik terkait adanya kepentingan dan ego sektoral sekelompok orang yang ingin mengamankan agenda tertentu.
Situasi ini berdampak langsung pada proses pencalonan dirinya sebagai bakal calon pimpinan FPMPA. Ilham mengungkapkan bahwa pencalonannya yang didukung oleh 12 pengayuban mahasiswa dan pemuda dari kabupaten/kota di Aceh justru tertunda. Penundaan tersebut, menurutnya, bukan disebabkan oleh kurangnya dukungan, melainkan karena dinamika internal yang sarat kepentingan kelompok tertentu.
“Dukungan dari 12 pengayuban kabupaten/kota sudah jelas dan sah, namun prosesnya terhambat oleh kepentingan dan ego sektoral yang tidak mengedepankan persatuan organisasi,” ujarnya.
Ilham juga menyoroti lemahnya komunikasi panitia kongres. Ia menyebutkan bahwa sejumlah pengayuban mahasiswa dan pemuda Aceh tidak mendapatkan informasi yang memadai terkait rencana maupun pelaksanaan kongres FPMPA. Kondisi ini dinilai mencerminkan kurangnya transparansi dan keterbukaan dalam penyelenggaraan forum.
Ia berharap ke depan FPMPA dapat kembali pada semangat awal sebagai wadah pemersatu mahasiswa dan pemuda Aceh, bukan menjadi ajang kepentingan segelintir kelompok. Menurutnya, kongres seharusnya digelar secara inklusif, demokratis, dan mempertimbangkan kondisi objektif daerah serta aspirasi seluruh pengayuban.
