LANGSA — Demokrasi di Indonesia, terutama di Aceh, kian jauh dari idealisme luhur.
Money politik, ibarat parasit, telah menjelma ideologi gelap yang menghisap habis marwah demokrasi.
Dalam setiap perhelatan politik, uang tunai menjadi “raja” yang meruntuhkan moral kontestan dan pemilih.
Veriza Irwansyah, tokoh masyarakat Aceh, tak lagi menutupi keresahannya.
“Money politik bukan lagi strategi, ini sudah menjadi candu. Kontestan membelinya sebagai tiket menuju kekuasaan. Pemilih menerimanya sebagai harga dari kehormatan mereka yang dijual murah. Demokrasi kita hancur, moralitas kita mati,” ujarnya tajam dalam pernyataannya. Senin (02/12/2024).
Demokrasi yang Berlutut di Hadapan Uang
Menurut Veriza, praktik money politik kini tak ubahnya mesin penghancur yang meluluhlantakkan esensi demokrasi.
“Di mana lagi kita bisa bicara tentang gagasan atau visi misi, jika semuanya ditentukan oleh siapa yang membayar lebih banyak? Siapa yang mampu menyogok paling besar, dialah yang menang,” tegasnya.
Ironisnya, survei di lapangan mendukung kenyataan pahit ini. Money politik terbukti efektif mendulang suara.
“Pemilih tak lagi peduli siapa kandidatnya, apa visi misinya, atau bagaimana rekam jejaknya. Yang penting ada uang transport, uang rokok, dan sedikit sisa untuk dapur. Apa ini yang disebut demokrasi?” sindir Veriza.
Lebih jauh, ia menggambarkan money politik sebagai penghancur peradaban.
“Ini seperti melumuri muka kita sendiri dengan lumpur kotor. Demokrasi menjadi panggung sandiwara murahan, di mana uang berbicara lebih lantang dari akal sehat dan moralitas,” katanya.
Aceh: Syariat yang Tertampar
Kondisi di Aceh bahkan lebih memprihatinkan. Di wilayah yang menjunjung tinggi nilai-nilai Islam dan adat, money politik tetap tumbuh subur.
“Aceh, dengan keistimewaannya, seharusnya menjadi contoh moralitas politik. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Praktik money politik di sini seolah dilegalkan. Fatwa haram tak dihiraukan, syariat Islam dilanggar terang-terangan. Di mana rasa malu kita?” serunya.
Veriza menyebut money politik di Aceh sebagai bentuk pengkhianatan besar terhadap syariat.
“Ini adalah tamparan keras bagi kita semua. Bagaimana bisa masyarakat yang bangga dengan adat dan agamanya justru tunduk pada ideologi kotor ini? Demokrasi kita diperkosa di zona teokrasi,” ujarnya pedas.
Money Politik: Warisan Kelam untuk Generasi Selanjutnya
Tak berhenti di situ, Veriza juga menyoroti dampak jangka panjang dari money politik. Ia menyebutnya sebagai warisan kelam yang mengancam generasi mendatang.
“Jika kita terus membiarkan ini, anak cucu kita akan tumbuh dalam sistem yang korup. Mereka akan mewarisi demokrasi yang kehilangan nilai, yang hanya melahirkan pemimpin tanpa moral dan integritas,” tegasnya.
Ia juga melempar pertanyaan tajam terkait Pemilihan Kepala Desa Langsung (PILCHIKSUNG) 2025.
“Apakah pola kotor ini akan terus berlanjut di PILCHIKSUNG? Akankah pemilihan pemimpin lokal kita juga dipenuhi amplop dan transaksi murahan? Jika iya, maka kita telah gagal total sebagai masyarakat,” tantangnya.
Saatnya Melawan, Bukan Sekadar Mengutuk
Veriza menyerukan perlawanan total terhadap money politik.
“Kita tidak bisa hanya mengutuk dari jauh. Ini perang ideologi, dan kita harus melawannya dengan pendidikan politik, penegakan hukum tegas, dan kesadaran kolektif. Kita harus berani berkata tidak pada amplop, bahkan jika itu berarti kita melawan arus mayoritas,” ajaknya.
Ia menekankan pentingnya membangun demokrasi yang bersih, terutama di Aceh.
“Jika kita ingin martabat manusia dihormati, jika kita ingin marwah ilmu dijunjung tinggi, kita harus mulai dari sekarang. Demokrasi tanpa money politik bukanlah utopia, tapi tanggung jawab kita bersama,” pungkasnya.
Aceh, dan Indonesia secara keseluruhan, berada di persimpangan jalan.
Akankah kita melawan atau tunduk pada ideologi kotor ini?
Money politik harus dihancurkan, atau demokrasi kita akan mati perlahan.
