Banda Aceh – Asisten II Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh Ir Mawardi menanggapi persoalan terhambatnya realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA) yang mengakibatkan terancamnya terlaksana Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI Aceh-Sumut 2024.
“Tenang semua akan terealisasi, Cina saja bisa bangun 7 gedung dalam sekejap,” ungkapnya dihadapan para Mahasiswa yang melakukan aksi menuntut Pj Gubernur Aceh Bustami Hamzah untuk percepat realisasi APBA dengan mengevaluasi Biro Pengadaan Barang dan Jasa (BPJB), Rabu (8/5/2024).
Pernyataan itu membuat sontak heran massa aksi demo di depan kantor Gubernur Aceh.
Salah satu Korlap Demo mengatakan pernyataan seperti itu bukan logika yang jelas, padahal bukan jadi rahasia publik lagi, alokasi anggaran PON ini dinilai tidak jelas dan terkesan lamban, apalagi PON akan dimulai bulan Agustus mendatang.
“Penting dalam pembangunan PON itu, semua pembangunan itu ada tahapannya kok bisa Asisten II mengatakan bahwa Cina saja dapat membangun 7 hari, apakah ketika pembangunan terkesan terburu-buru akan ada resiko baik pembesaran volume anggaran maupun kualitas bangunan tersebut nantinya, tentunya hal ini harus diperhatikan pengawas PON dan PJ Gubernur serta utusan peninjau PON dari bapak Presiden RI,” sebut salah satu Mahasiswa pendemo.
“Berbagai permasalahan BPBJ yang disinyalir dapat menjadi barang jual beli proyek menjelang Pilkada, maka kami harus mengawal itu, aneh cara pemerintah Aceh menanggapi Event besar seperti bermain-main dan tidak serius,” ujar Mahasiswa aksi.
Sebelumnya, usai seruduk kantor DPR Aceh, Massa Mahasiswa kembali mendemo kantor Gubernur Aceh terkait kinerja Biro Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) yang selama ini disinyalir menjadi biang masalah atas hambatan dan realisasi dana Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA).
Aksi itu berlangsung pada Rabu siang, (08/05/2024).
Sebagai pemuda Aceh mereka resah akan gagalnya pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional XXI Aceh-Sumut yang hanya 122 hari lagi, oleh karenanya Massa Mahasiswa mengultimatum Pejabat (Pj) Gubernur Aceh untuk segera mencopot atau mengganti kepala BPBJ demi mempercepat realisasi APBA.
Rentetan persoalan masalah tender proyek hingga rusaknya fasilitas publik yaitu Website LPSE menjadi dalil kuat mahasiswa untuk mendesak Pj Gubernur mengganti kepala BPBJ beserta jajarannya.
“Kalau kinerja Pemerintah Aceh lambat seperti ini, PON nanti apa kabar?, ” seru orasi para mahasiswa.
Tidak hanya itu, demi cepatnya realisasi anggaran Massa Mahasiswa punya beberapa tuntutan lagi kepada Pj Gubenur Aceh yaitu:
– Menuntut Pj Gubernur Aceh untuk menentukan langkah kongkret dalam pelaksanaan PON XXI, persiapan panitia daerah dan pembangunan Infrastruktur yang dinilai kurang optimal.
– Meminta Pemerintah Aceh untuk serius dalam mengatasi dan merawat layanan dan informasi pembangunan yang masih banyak yang ditinggalkan.
– Menuntut Pj Gubernur Aceh lebih tegas kepada jajaran lingkungan pemerintah Aceh.
– Menuntut Pj Gubernur tidak cawe-cawe atau mengambil momentum Pilkada sebagai ranah proyek pembangunan.
