SIPNEWS.ID, Meulaboh — Kritik keras terhadap perusahaan tambang kembali menggema dari jantung kampus. Kali ini, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Fakultas Pertanian Universitas Syiah Kuala (USK) melalui Kepala Bidang PTKP-nya, Amru Hidayat, menyuarakan perlawanan yang tak lagi basa-basi.
Ia menuding keberadaan PT Mifa Bersaudara sebagai bentuk baru kolonialisme ekonomi, yang merampas martabat dan potensi rakyat Aceh secara sistemik.
“PT Mifa adalah wajah baru VOC. Tirani minoritas ini semakin mengakar. Tambang-tambang seperti Mifa tidak membawa kesejahteraan, justru menjadikan rakyat seperti benda mati di atas tanah sendiri. Kalau tidak hormati hukum dan adat Aceh, tutup semua tambang sekarang juga! Kalau tidak, kami akan turun ke jalan,” tegas Amru dengan nada lantang, Selasa (01/06/2025).
Ia menilai, tambang-tambang di Aceh hanya berfungsi sebagai ladang eksploitasi rakus yang menyisakan kerusakan ekologis, keterasingan sosial, dan ketimpangan ekonomi.
Bukan kemajuan yang datang, melainkan perampasan. Sumber daya terkuras, sementara rakyat tetap berkutat dalam kemiskinan dan keterbatasan akses dasar.
“Potensi kita terkuras. Keuntungan dibawa keluar, tapi kerusakan ditinggalkan di sini. Pribumi di sekitar tambang hanya dianggap debu. Ini bukan investasi, ini penjajahan modern,” tambah Amru.
Di sisi lain, Bupati Aceh Barat Tarmizi SP menghadapi gelombang hukum setelah memasang pamflet kepemilikan daerah di berbagai aset milik pemerintah.
Langkah itu dilakukan sebagai bentuk perlindungan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dianggap terancam oleh kepentingan eksternal dan konflik klaim aset.
“Kami ingin menjaga agar PAD tidak hilang. Jadi kami pasang pamflet di bangunan dan tanah milik kabupaten. Tapi malah kami dilaporkan ke polisi,” ujar Tarmizi dalam forum Musrenbang RPJMD 2025–2029 dan RKPD 2026, Kamis (26/6/2025).
Tarmizi menyebut adanya upaya sistematis melemahkan kedaulatan daerah dalam mengelola kekayaan dan asetnya sendiri. Sikap ini senada dengan keresahan publik soal peran korporasi tambang yang dianggap lebih dominan ketimbang pemerintah daerah itu sendiri.
Kecaman dari HMI USK dan sikap tegas Bupati Tarmizi menunjukkan satu benang merah: kegelisahan kolektif terhadap hegemoni ekonomi tambang di Aceh.
Keberadaan perusahaan-perusahaan seperti Mifa dinilai telah menggeser posisi rakyat Aceh dari pemilik tanah menjadi penonton yang terpinggirkan.
“Yang masuk ke Aceh seharusnya tahu diri dan hormat pada adat. Jangan malah ingin mengatur kami di tanah kami sendiri,” kata Amru.
Kini, wacana penutupan total seluruh tambang di Aceh kian menguat. Rakyat mulai mempertanyakan: untuk siapa tanah ini dikeruk, dan siapa yang benar-benar merasakan manfaatnya?
Aceh, tanah yang pernah menjadi mercusuar perlawanan kolonial, kini kembali menghadapi bentuk penjajahan baru — bukan oleh bedil, tapi oleh tambang. Dan rakyatnya, kembali bersiap untuk melawan.
