Banda Aceh – Usia seruduk kantor DPR Aceh, Massa Mahasiswa kembali mendemo kantor Gubernur Aceh terkait kinerja Biro Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) yang selama ini disinyalir menjadi biang masalah atas hambatan dan realisasi dana Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA).
Aksi itu berlangsung pada Rabu siang, (08/05/2024).
Sebagai pemuda Aceh mereka resah akan gagalnya pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional XXI Aceh-Sumut yang hanya 122 hari lagi, oleh karenanya Massa Mahasiswa mengultimatum Pejabat (Pj) Gubernur Aceh untuk segera mencopot atau mengganti kepala BPBJ demi mempercepat realisasi APBA.
Rentetan persoalan masalah tender proyek hingga rusaknya fasilitas publik yaitu Website LPSE menjadi dalil kuat mahasiswa untuk mendesak Pj Gubernur mengganti kepala BPBJ beserta jajarannya.
“Kalau kinerja Pemerintah Aceh lambat seperti ini, PON nanti apa kabar?, ” seru orasi para mahasiswa.
Tidak hanya itu, demi cepatnya realisasi anggaran Massa Mahasiswa punya beberapa tuntutan lagi kepada Pj Gubenur Aceh yaitu:
– Menuntut Pj Gubernur Aceh untuk menentukan langkah kongkret dalam pelaksanaan PON XXI, persiapan panitia daerah dan pembangunan Infrastruktur yang dinilai kurang optimal.
– Meminta Pemerintah Aceh untuk serius dalam mengatasi dan merawat layanan dan informasi pembangunan yang masih banyak yang ditinggalkan.
– Menuntut Pj Gubernur Aceh lebih tegas kepada jajaran lingkungan pemerintah Aceh.
– Menuntut Pj Gubernur tidak cawe-cawe atau mengambil momentum Pilkada sebagai ranah proyek pembangunan.
Tak lama massa demo orasi, Asisten II Sekda Aceh, Ir. Mawardi datangi mahasiswa untuk berdialog dan mengklarifikasi persoalan yang terjadi.
Mawardi menjelaskan persoalan rusaknya Website LPSE murni dari kesalahan BPBJ, dan Ia juga membenarkan selama LPSE Error realisasi APBA terhambat sampai Website aktif dan bisa diakses kembali.
“Persoalan server LPSE rusak sudah diatasi langsung dari pusat, Iya kami juga telah beritahukan error LPSE mulai tanggal 17 bulan April dan sudah bisa di akses pada tanggal 30, karena itu benar realisasi macet,” ungkapnya.
Lanjutnya, terkait ada dugaan korupsi selama Website Error, Mawardi menjawab bahwa biarkan pihak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atau BPK Provinsi Aceh yang menangani, pihaknya yakin mereka bersih dari tuduhan itu.
Menanggapi hal itu, Massa mahasiswa menilai Asisten II Sekda gagal paham dalam memahami konteks aksi ini, mereka menjelaskan aksi ini merupakan bentuk dari pengawasan serta pengawalan mahasiswa atas kinerja pemerintah Aceh dalam merealisasikan APBA dan menyukseskan PON nantinya.
“Ini bukan soal LPSE saja dan lagi baru-baru ini Pemerintah Aceh telah menayangi paket dan tender yang angkanya capai kurang lebih Rp 660 Miliyar, nah hal ini harus di awasi jangan sampai ada permainan dan kecurangan dalam merealisasikan anggaran itu,” sebut massa Mahasiswa.
Para mahasiswa mendesak Asisten II Sekda untuk segera menfasilitasi audiensi dengan Pj Gubernur Aceh agar petisi diterima dan pengawalan terlaksana.
“Jika bapak tidak mampu mendatangani petisi, maka izinkan kami untuk bertemu Pj Gubernur untuk menjelaskan tujuan dan tuntutan kami, dan bisa terus mengawasi kinerja pemerintah kami, ” demikian massa aksi.
