Banda Aceh — Forum Pergerakan Mahasiswa USK (FPMU) menggelar aksi demo terkait kinerja Biro Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) Aceh dan menuntut Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk mengawasi kinerja BPBJ yang diduga telah mencurangi dana Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA).
Aksi Demo ini tergerak dari aksi mahasiswa sebelumnya yang memprotes kerusakan fasilitas publik Website LPSE Aceh dengan dugaan ada korupsi berjamaah, aksi ini dimulai di depan kantor DPR Aceh pagi dan di akhiri di kantor Gubernur Aceh, hari Rabu, (08/05/2024).
Massa FPMU menuntut transparansi data Pansus PJB DPRA tahun 2021dan sejauh mana kasus BPJB ditangani.
Sorak menyoraki anggota DPRA untuk keluar agar beraudiensi dengan Massa demo, namun sayangnya pihak DPRA menutup telinga dan hanya mengutus staf yang datang.
“Anggota DPR Aceh sedang dinas diluar semua, tak ada yang bisa kalian temui saat ini karena agenda tersebut sudah ada sebelum kalian turun aksi,” ungkap dari Staf khusus DPR Aceh.
Ujaran kekecewaan pun terlontar dari pihak massa pendemo mereka mengatakan pernyataan itu hanya akal-akalan pihak DPRA yang tak mau temui massa aksi.
“Boleh kita buka aturannya, memang harus ada anggota DPR yang menjadi penunggu untuk masa sampaikan aspirasi,” sebut Orator Massa FPMU.
Itu menvalidasi hal itu, pihak media menyisiri ruangan setiap komisi, dan kami menemukan beberapa anggota DPR Aceh, berasalan sedang rapat komisi hingga enggan menemui massa aksi.
Aksi unjuk rasa tersebut berlangsung dengan damai dan dikawal oleh aparat kepolisian. Para pengunjuk rasa membawakan poster-poster yang berisi tuntutan mereka, diantaranya, “Usut Tunta Kasus Korupsi” dan “Rakyat Butuh Transparansi informasi Publik”.
Aksi ini menunjukkan komitmen kuat mahasiswa dan pemuda Aceh dalam memastikan transparansi dan integritas dalam pengelolaan pemerintahan daerah, serta keberhasilan dalam penyelenggaraan acara olahraga nasional yang akan segera berlangsung.
