BANDA ACEH, SIPNEWS.ID — Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Prabowo Gibran Experience (PGX) Indonesia, Faisal Azani meminta Pemerintah Provinsi Aceh mempercepat realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA), sehingga program pembangunan dan pelayanan masyarakat dapat segera dirasakan manfaatnya.
Faisal Azani mengatakan, percepatan realisasi APBA menjadi penting karena anggaran daerah merupakan salah satu instrumen utama untuk menggerakkan perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Kami meminta Pemerintah Aceh jangan memperlambat realisasi APBA. Setiap rupiah anggaran yang sudah direncanakan harus segera diterjemahkan menjadi program nyata yang manfaatnya bisa dirasakan masyarakat,” kata Faisal Azani dalam keterangannya.
Faisal menilai percepatan tidak hanya diperlukan dari sisi penyerapan anggaran, tetapi juga dari sisi pelaksanaan kegiatan dan pembangunan fisik di lapangan.
Menurutnya, anggaran yang terlambat direalisasikan dapat berdampak terhadap aktivitas ekonomi masyarakat, terutama pelaku UMKM, kontraktor, penyedia barang dan jasa, serta tenaga kerja lokal.
“Kalau proyek pemerintah bergerak, maka ekonomi masyarakat juga ikut bergerak. Kontraktor bekerja, tenaga kerja terserap, UMKM mendapatkan peluang dan uang berputar di daerah. Karena itu APBA harus menjadi motor penggerak ekonomi Aceh,” ujarnya.
Jangan Menumpuk di Akhir Tahun
Faisal juga mengingatkan Pemerintah Aceh agar tidak membiarkan pelaksanaan program dan penyerapan anggaran menumpuk pada akhir tahun anggaran.
Ia meminta seluruh Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) melakukan evaluasi terhadap program yang realisasinya masih rendah serta segera menyelesaikan berbagai hambatan administrasi maupun teknis.
Berdasarkan data Pemerintah Aceh, realisasi keuangan APBA 2026 hingga akhir April telah mencapai 23,27 persen atau sekitar Rp2,7 triliun dari total pagu Rp11,6 triliun, melampaui target awal 21,40 persen. Pemerintah Aceh kemudian menargetkan realisasi akhir Mei mencapai sekitar 29,28 persen. �
Aceh Provinsi +1
“Capaian di atas target tentu harus diapresiasi. Tetapi jangan berhenti di situ. Kita ingin percepatan terus dilakukan sampai seluruh program pembangunan selesai dan masyarakat benar-benar mendapatkan manfaatnya,” tegas Faisal.
APBA Harus Berdampak bagi Rakyat
Faisal menekankan bahwa ukuran keberhasilan APBA bukan hanya berdasarkan persentase serapan, tetapi juga berdasarkan output dan manfaat pembangunan.
Ia berharap anggaran Aceh diprioritaskan untuk program yang memiliki dampak langsung, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pertanian, perikanan, UMKM, penciptaan lapangan kerja, serta penguatan ekonomi masyarakat.
“Jangan sampai kita hanya berbicara berapa persen anggaran sudah terserap. Yang lebih penting adalah apa yang sudah dibangun dan apa manfaatnya bagi rakyat. Jalan harus selesai, irigasi berfungsi, pelayanan publik meningkat dan lapangan kerja terbuka,” katanya.
Faisal juga mendorong adanya pengawasan dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan APBA agar tidak terjadi keterlambatan yang dapat menghambat pencapaian target pembangunan Aceh.
Ia menyatakan PGX Indonesia siap memberikan masukan dan ikut mengawal aspirasi masyarakat agar kebijakan pembangunan di Aceh berjalan transparan, efektif dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
“Aceh membutuhkan percepatan. Pemerintah, DPRA, dunia usaha dan masyarakat harus bersinergi. Jangan biarkan anggaran yang seharusnya menggerakkan ekonomi justru terlambat direalisasikan,” pungkas Faisal Azani.(R)
