DPRD Karawang Sepakat Tandatangani Petisi Tuntut Penonaktifan Oknum ASN Penganiaya Wartawan

Gambar Gravatar
example banner

KARAWANG – Gabungan Aliansi Wartawan dan Masyarakat Karawang akhirnya bernafas lega setelah ribuan kuli tinta dan berbagai elemen masyarakat menggelar aksi unjuk rasa damai. Berbeda dengan lainnya, massa aksi sekira pukul 12.15 WIB, bersama satu unit mobil komando langsung masuk ke pelataran lapangan upacara Kantor Bupati Karawang, Kamis (22/09/2022).

Dari pengeras suara terdengar suara lantang orator menuntut Bupati, Wakil Bupati dan Sekda Karawang untuk menemui massa dan menuntut menonaktifkan Pejabat ASN berinisial AA dari jabatannya karena telah melakukan dugaan kekerasan terhadap dua wartawan, dengan melakukan penculikan, penyekapan, penganiayaan dan memaksa mencekoki minuman keras dan air kencing

Bacaan Lainnya

Tak selang berapa lama, sekitar 15 orang perwakilan massa aksi diminta melakukan hearing (dengar pendapat) dan diskusi dengan Ketua DPRD Kabupaten Karawang, Pendi Anwar. Ribuan massa pun bergeser menuju kantor DPRD Karawang yang tak jauh dari kantor bupati.

Ruang hearing DPRD mendapatkan penjagaan ketat aparat Polres Karawang namun tetap persuasif. Massa kemudian melanjutkan orasi-orasi dari perwakilan organisasi wartawan seperti SMSI, MIO, IWO Indonesia, FORWABI Indonesia, FWJI, Laskar Macan Kumbang Karawang, LSM Barak dan Srikandi Karawang.

“Kami IWO Indonesia mendukung penuh Kapolres Karawang untuk menetapkan tersangka, oknum ASN yang melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap 2 wartawan. Kami minta Bupati Karawang untuk memecat oknum tersebut,” tegas Ecang, Ketum IWO Indonesia.

Sementara Kapolres Karawang AKBP Aldi Subartono, yang hadir ditengah-tengah massa aksi menegaskan akan tegak lurus terkait kasus ini.

Dijelaskannya, laporan diterima pada Selasa (20/9/22) dini hari, ini hari ketiga. Kami Polres Karawang sudah mengambil langkah-langkah dan hari ini Kasatreskrim berangkat ke Polda Jabar gelar perkara dengan Ditkrimum untuk penetapan tersangka.

“Untuk teman-teman, saya minta bersabar. Nanti setelah selesai gelar perkara pasti akan diinformasikan secara transparan,” ujarnya.

“Polres Karawang akan tegak lurus. Intinya yang melanggar hukum akan ditindak tegas,” tandasnya menjawab pertanyaan salah satu wartawan.

Setelah melakukan hearing, Ketua DPRD Karawang, Pendi Anwar menemui massa sekaligus menandatangani Petisi Rakyat Karawang bersama pimpinan perwakilan massa.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua SMSI Kabupaten Karawang Nurdin Pelez membacakan petisi tersebut sebagai berikut:

Bahwa pada hari ini Kamis tanggal Dua Puluh Dua Bulan September Tahun Dua Ribu
Dua Puluh Dua, telah di adakan Rapat Dengar Pendapat dan Audiensi dengan DPRD Kabupaten Karawang, menyikapi permasalahan atas tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Oknum PNS Karawang terhadap 2 Orang Jurnalis di Kabupaten Karawang, bertempat di Ruang Rapat 1 DPRD Kabupaten Karawang Telah disepakati bersama untuk membuat Petisi Atas Tindakan Oknum PNS tersebut. Adapun list Petisi tersebut sebagai berikut:

1. Kami atas nama seluruh lapisan Masyarakat Karawang menyatakan bahwa tindakan yang dilakukan oleh Oknum PNS yang telah melakukan tindakan kekerasan tidak dibenarkan secara Hukum dan aturan yang berlaku.

2. Kami Atas nama seluruh lapisan masyarakat Karawang Mengutuk Keras tindakan Oknum Pejabat Kabupaten Karawang dan meminta kepada Pihak Kepolisian agar melakukan langkah tegas terkait kejadian ini sebagaimana Hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Kami atas nama seluruh lapisan Masyarakat Karawang dalam rangka proses Penegakan Hukum yang dilakukan oleh pihak Kepolisian menonaktifkan Oknum Pejabat Karawang dari Jabatan apapun dalam pemerintahan Kabupaten Karawang

4. Kami atas nama seluruh lapisan Masyarakat Karawang meminta kepada DPRD Kabupaten Karawang apabila permintaan pada point 3 (tiga)di atas, dan Bupati tidak menonaktifkan Oknum Pejabat tersebut maka DPRD akan melakukan langkah melalui Hak Interpelasi.

Usai penandatanganan petisi, massa aksi membubarkan diri dengan tertib.

Pos terkait