BANDA ACEH — Yayasan Gizi Mutiara Indah menilai wacana Badan Gizi Nasional (BGN) untuk melibatkan kantin sekolah dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) perlu dikaji ulang kembali.
Wakil Ketua Yayasan Gizi Mutiara Indah, Lukman Hakim, dalam rilisnya menyampaikan bahwa pelibatan kantin sekolah dinilai berpotensi menyimpang dari konsep awal program MBG yang selama ini dijalankan melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
“Menurut kami, wacana ini tidak sejalan dengan tujuan dan komitmen awal BGN. Jika diterapkan, akan muncul berbagai persoalan baru dan sistem yang selama ini berjalan berpotensi harus ditata ulang,” kata Lukman kepada media ini, Kamis, 10 September 2026.
Lukman menyebut, terdapat sejumlah risiko yang perlu menjadi perhatian apabila kantin sekolah diberikan peran dalam penyediaan makanan program MBG.
Salah satunya, kata dia, berkaitan dengan pemenuhan standar keamanan pangan atau food safety. Menurut Lukman, tidak semua kantin sekolah memiliki fasilitas yang memenuhi kebutuhan pengolahan makanan dalam skala besar.
“Mayoritas kantin sekolah belum memiliki infrastruktur dapur berstandar industri, sertifikasi laik higiene sanitasi maupun fasilitas penyimpanan dingin atau cold storage yang memadai,” ujar pemuda Reronga, Gajah Putih ini.
Selain keamanan pangan, Lukman menyoroti potensi kesulitan dalam memastikan standar mutu dan ketepatan kandungan gizi. Kondisi kantin sekolah yang tersebar di berbagai lokasi dengan kapasitas sumber daya manusia yang berbeda-beda dinilai dapat menyulitkan proses pengawasan secara menyeluruh dan real-time.
Kondisi tersebut berisiko menimbulkan perbedaan kualitas makanan maupun pemenuhan kebutuhan gizi antarsekolah.
Lukman juga mengingatkan bahwa aktivitas memasak dalam skala besar di lingkungan sekolah berpotensi mengganggu kegiatan belajar-mengajar.
“Peningkatan aktivitas operasional, arus keluar-masuk bahan baku, kebisingan serta bertambahnya volume limbah organik disebut perlu dipertimbangkan secara serius. Jika tidak dikelola dengan baik, kondisi tersebut berpotensi mengganggu lingkungan sekolah,” tandasnya.
Berpotensi Mengganggu Rantai Pasok Lokal
Selain persoalan operasional, Yayasan Gizi Mutiara Indah menilai pelibatan kantin sekolah dapat berdampak terhadap sistem rantai pasok bahan pangan yang selama ini dibangun melalui program MBG.
Lukman mengatakan pembelian bahan pangan yang dilakukan secara mandiri oleh masing-masing kantin berpotensi membuat rantai pasok menjadi terfragmentasi.
“Pelibatan kantin secara mandiri akan membuat pola pembelian bahan baku menjadi terpecah. Kondisi ini dapat menyulitkan pengawasan harga dan berpotensi mengaburkan komitmen awal MBG dalam menyerap hasil petani, peternak dan nelayan lokal secara terintegrasi,” katanya.
Ia juga menilai perubahan pola tersebut dapat berdampak terhadap masyarakat di sekitar SPPG yang selama ini memperoleh manfaat ekonomi dari keberadaan program MBG.
Masyarakat yang terlibat sebagai relawan maupun sebagai pemasok bahan baku, kata Lukman, berpotensi mengalami penurunan manfaat ekonomi apabila sistem pengadaan dialihkan secara lebih terfragmentasi kepada kantin sekolah.
Minta BGN Fokus Benahi SPPG
Lukman berharap BGN lebih mengutamakan pembenahan sistem yang sudah berjalan, khususnya peningkatan kualitas dan pengawasan dapur SPPG.
Menurutnya, SPPG telah menjadi bagian penting dalam pelaksanaan program MBG dan melibatkan banyak pihak dalam mendukung keberlangsungan program tersebut.
“Dapur SPPG sudah menjadi fondasi pelaksanaan program nasional ini. Banyak pihak telah berkontribusi dalam mendukung dan menyukseskannya. Harapan saya, mari kita bersama-sama membenahi dapur-dapur tersebut, mengawal pelaksanaannya dan memastikan kualitasnya agar program dapat berjalan dengan baik,” ujar Lukman.
Evaluasi dan penguatan sistem yang telah berjalan, sambungnya, dinilai lebih penting daripada melakukan perubahan besar yang berpotensi menimbulkan persoalan baru dalam pelaksanaan program MBG.[]
