ACEH TAMIANG|Sipnews.id – Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kabupaten Aceh Tamiang menuding pemerintah daerah setempat berupaya membungkam kritik publik terkait lambannya penanganan genangan air.
Sorotan ini mengemuka setelah Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Aceh Tamiang diduga meminta seorang warga agar tidak lagi mengunggah keluhan soal kondisi lingkungannya yang kerap kebanjiran ke media sosial.
Insiden itu bermula saat keluhan seorang warga mengenai genangan air di wilayahnya viral di jagat maya. Merespons kegaduhan tersebut, Bupati Aceh Tamiang bersama Sekdakab dan aparatur desa langsung mendatangi kediaman warga pengunggah video.
Namun, alih-alih membawa kepastian perbaikan infrastruktur, pertemuan itu justru diwarnai permintaan agar warga menghentikan publikasi serupa.
Ketua PMII Kabupaten Aceh Tamiang, Nanda Firmansyah, mengecam keras langkah represif secara halus tersebut.
Menurut dia, pejabat publik seharusnya merespons keluhan warga dengan solusi teknis, bukan membatasi ruang ekspresi masyarakat.
“Mengapa yang diminta justru jangan lagi memviralkan? Pemerintah seharusnya menjawab keluhan itu dengan solusi konkret, bukan membuat masyarakat merasa bahwa kritik adalah hal yang tabu,” kata Nanda dalam keterangan tertulisnya, Minggu, 22 November 2026.
Nanda mengingatkan, di era keterbukaan informasi, media sosial merupakan instrumen kontrol sosial yang efektif untuk memaksa birokrasi bekerja lebih responsif.
Upaya meredam suara warga, kata dia, mencederai hak konstitusional yang dijamin Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28F UUD 1945, serta Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.
Ia menilai pemerintah daerah gagal membedakan antara kritik terhadap pelayanan publik dan penghinaan.
Jika pemerintah menganggap narasi yang beredar di media sosial keliru, birokrasi memiliki ruang untuk meluruskannya berbasis data, bukan membungkam warga di tingkat akar rumput.
“Jangan sampai pemerintah lebih cepat merespons video yang viral daripada menyelesaikan akar masalah yang membuat video itu direkam. Warga tidak butuh sekadar seremoni kunjungan pejabat, mereka butuh kepastian genangan air itu surut,” ujarnya.
Atas dugaan pembatasan kebebasan berpendapat tersebut, PMII mendesak Sekdakab Aceh Tamiang segera memberikan klarifikasi terbuka kepada publik.
Nanda juga menuntut Bupati Aceh Tamiang memastikan jajarannya tidak bersikap anti-kritik, serta mendesak Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis membeberkan peta jalan penanganan genangan air secara transparan—mulai dari penyebab teknis, alokasi anggaran, hingga tenggat penyelesaian.
“Jangan jadikan viral sebagai musuh pemerintah, melainkan alarm bahwa ada pelayanan publik yang macet,” kata Nanda.








