Penyidik KPK Dari Polisi Jadi Pemeras, IPW: Harus Dihukum Mati

Gambar Gravatar

Jakarta, SIPnews.net– Penyidik KPK RI terlibat kasus dugaan pemerasan Rp 1,5 miliar. Baru kali ini seorang penyidik KPK tertangkap tangan  hendak memeras kepala daerah.

“Apa yang dilakukan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dari Polri terhadap Walikota Tanjungbalai tidak hanya memalukan, tapi juga menjadi fenomena baru bahwa ada dekadensi kemerosotan moral di kalangan oknum lembaga antirasuha tersebut,” ujar Ketua Presidium Indonesia Police Wacth (IPW), Neta S Pane dalam rilis pers yang diterima sejumlah redaksi media massa, Kamis, 22 April 2021.

Bacaan Lainnya

Selanjutnya, Indonesia Police Watch (IPW) mengecam keras kasus ini. Sebut Neta, bagaimana pun, kasus dugaan pemerasan tersebut tidak boleh ditolerir.

“Jika terbukti pelakunya harus dijatuhi hukuman mati. Sebab apa yg dilakukan oknum polisi SR berpangkat ajun komisaris polisi (AKP) itu membuat kepercayaan publik pada KPK menjadi runtuh,” ujarnya.

Padaha, sambung Neta, selama ini harapan publik satu satunya dalam pemberantasan korupsi hanyalah KPK.

“Sedangkan pada polri maupun kejaksaan, publik sudah kehilangan kepercayaan. Namun dgn adanya kasus dugaan pemerasan terhadap walikota Tanjungbalai ini publik pun akan dengan gampang menuding bahwa KPK tak ada bedanya dengan polisi maupun kejaksaan,” ungkap dia.

Kalau opini itu berkembang luas, dikhawatirkan akan muncul gugatan publik yakni, untuk apa lembaga KPK dipertahankan.

“Untungnya dalam kasus dugaan pemerasan terhadap Wali Kota Tanjungbalai M Syahrial ini, KPK bekerja cepat. Bersama Propam Polri, KPK menangkap penyidik berinisial AKP SR yang diduga melakukan pemerasan itu,” sebut Neta.

Dalam kasus ini IPW menekankan KPK tidak sekadar memastikan proses hukum terhadap penyidik yang berasal dari Polri yang diduga memeras itu.

“Lebih dari itu hukuman mati harus diarahkan kepada ybs, mengingat ybs sudah merusak kepercayaan publik pada KPK,” pinta Neta lagi.

IPW berharap, dalam kasus ini KPK tidak sekadar memegang prinsip zero tolerance terhadap personilnya yang brengsek. Lebih dari itu, kasus ini perlu menjadi pelajaran bagi para pimpinan maupun Dewas KPK untuk mengevaluasi sistem rekrutmen personilnya, terutama rekrutmen untuk para penyidik.

“Tujuannya agar “citra seram” KPK tidak digunakan untuk menakut nakuti dan memeras para pejabat di daerah maupun di pusat,” ujar Neta mengingatkan.

Jika selama ini para terduga korupsi atau tersangka dikenakan rompi oranye dan dipajang KPK di depan media massa, IPW mendesak terduga pemerasan terhadap Walikota Tanjungbalai itu juga dikenakan rompi oranye dan dipajang di depan media massa.

“Agar publik tahu persis penyidik KPK yang diduga menjadi pemeras tersebut. Kejahatan yang diduga dilakukan penyidik KPK itu lebih berat dari korupsi yang dilakukan para koruptor,” ujarnya.

Sambung Neta, penyidik KPK itu sudah meruntuhkan harapan publik pada KPK. Jika para elit KPK dengan meyakinkan bahwa mereka tidak akan menolerir penyimpangan dan memastikan akan menindak pelaku korupsi tanpa pandang bulu, IPW juga berharap KPK jangan menyembunyikan dan melindungi penyidiknya yang diduga melakukan pemerasan.

“Sehingga tidak ada alasan bagi KPK untuk tidak memakaikan rompi oranye dan memajangnya di depan media massa,” pungkas Neta S Pane, Ketua Presidium Indonesia Police Watch. (Rp)

Penyidik KPK
Massa demo KPK

Pos terkait